Debat Perdana Pilpres, Pengamat Politik UNAIR: Ganjar-Mahfud Miliki Kapasitas di Bidang Hukum

TRIBUNFLORES.COM – Debat pemilu presiden perdana yang rencananya digelar hari ini (12/12) mengundang respons banyak pihak. Salah satunya adalah pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo yang menilai bahwa debat perdana pemilu presiden akan menjadi momentum untuk meyakinkan pemilih. Dalam debat perdana ini komitmen paslon dalam pemberantasan korupsi akan diuji.

Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat perdana dengan tema Pemerintahan, Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga.

Menurut Suko, tiga pasang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden memiliki keunggulan masing-masing. “Capres 1 (Anies Baswedan) dan Capres 3 (Ganjar Pranowo) ada pengalaman kewilayahan pembangunan. Sementara Prabowo (Capres nomor 2 Prabowo subianto) di militer,” kata Suko saat dihubungi, kemarin.

Baca juga: Debat Perdana Capres-Cawapres Hari Ini: Tema, Ketentuan hingga Imbauan dari KPU bagi Tim Pendukung

Dengan latar belakang yang beragam, kemampuan serta pengalaman, Suko hanya bisa berharap debat perdana akan berlangsung dengan menarik dan berbobot, serta mampu mengembalikan kepercayan akan masa depan demokrasi.

“Yang bisa kita harapkan, agar debat ini memunculkan pikiran atau gagasan yang bisa dipahami rayat damn sekaligus bisa membangkitkan keyakinan terhadap masa depan demokrasi ini. harapan secara umum,” tandas Suko.

Namun, untuk pasangan Ganjar-Mahfud, melalui Cawapres Mahfud MD, memiliki pengalaman dan kapasitas yang mumpuni di bidang hukum, yang tentunya akan banyak bertukar pikiran dengan Ganjar. “Dia (Mahfud) pernah di eksekutif, yudikatif dan legislatif,” tandas Suko.

Dari sejumlah catatan, Mahfud juga sangat getol dalam upaya pemberantasan korupsi. Sejumlah kasus korupsi dikawalnya selama menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Tidak hanya Mahfud, komitmen Ganjar dalam pemberdayaan hukum juga telah dibuktikan dalam bentuk program bantuan hukum untuk keluarga miskin saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Sepuluh tahun menjabat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah membantu ribuan warga miskin menyelesaikan perkara di meja hukum. Ganjar memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dengan memberikan stimulan Rp2 juta per perkara, yakni 200 perkara yang ditangani tiap tahun. Program tersebut bekerjasama dengan 26 LBH di Jateng yang tersebar di 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jateng.

Baca juga: 2.000 Personel Polisi Amankan Debat Perdana Capres-cawapres di KPU Hari Ini

Membangkitan Rasionalitas

Sementara itu, Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo menilai debat itu menjadi peluang untuk menjadikan pemilih lebih paham dimensi rasionalitas dalam nanti menentukan pilihan. Pasalnya, hasil survei Litbang Kompas mencerminkan kondisi masyarakat yang lebih berdasarkan emosional dalam menjatuhkan pilihan.

“Debat, saya pikir memang itu akan banyak mempengaruhi dimensi rasionalitas pemilih. Padahal hari ini pertarungannya adalah karakter pemilih emosional dan karakter yang rasional. Cuma memang masyarakat kita mempertimbangkan yang emosional,” terangnya.

Ari berharap agar debat tersebut mampu memperbesar peluang untuk pemilih nantinya menggunakan basis rasionalitas.

“Saya berharap debat perdana itu bisa menjadi opportunity peluang untuk membuka peluang lebih lebar pada pertimbangan-pertimbangan rasional bagi pemilih karena memang visi-misi program dalam debat akan dikuliti habis. Itu akan kita lihat isi kepala dan visi ke depan para capres-cawapres,” sambungnya.

Ari juga menjelaskan tema debat itu juga punya pengaruh. Kendati demikian, tantangan para calon adalah membuat narasi yang lebih membumi. “Jangan kemudian dengan diksi yang terlalu tinggi, sehingga hanya menyentuh masyarakat kelas menengah dan elite saja,” tambahnya.

Ia menuturkan sebenarnya persoalan hari ini adalah narasi para capres-cawapres yang bisa terkait dengan realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Utamanya terkait harga pangan dan daya beli masyarakat, lapangan pekerjaan.

“Tentu yang paling mungkin adalah bagaimana persoalan hukum, HAM, korupsi, demokrasi dengan isu kesejahteraan dan ekonomi. Itu harus bisa relate,” tandasnya. (**Vincent**)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *