TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Para akademisi dari sejumlah perguruan tinggi terus menyampaikan kritikannya terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo.
Setelah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kampus tempat Presiden Jokowi pernah kuliah, kritik juga dilontarkan para akademisi di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Universitas Indonesia (UI) Jakarta.
Belakangan, kritik juga disampaikan para akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, dan Universitas Padjadjaran (Bandung).
Di Unpad, seruan “selamatkan negara hukum yang demokratis, beretika dan bermartabat” rencananya akan disampaikan sivitas akademika Unpad di Gerbang Pintu Utama, Kampus Dipatiukur, Bandung, Sabtu (3/2/2024).
Salah satu guru besar ilmu Hukum Tata Negara Unpad, Prof Susi Dwi Harijanti, mengatakan kegiatan tersebut diinisiasi oleh beberapa guru besar.
“Sudah didiskusikan juga oleh Rektor, dan Rektor sudah oke, dosen-dosen juga sudah oke,” ujar Susi, saat dihubungi Jumat (2/2/2024).
Menurutnya, dalam seruannya nanti akan dibacakan sesuai dengan pola ilmiah pokok Unpad yakni bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional.
“Itu sebabnya kami beri judul seruan Padjadjaran untuk selamatkan negara hukum yang demokratis bermartabat dan etis,” ucapnya.
Saat ini, ujar Susi, sudah ada puluhan dosen yang menyatakan kehadirannya.
Baca juga: Mahasiswa Unpad Bakal Ikut Menyampaikan Seruan untuk Pemerintah Besok, Diinisiasi Guru Besar
“Ada 50 lebih, ada beberapa guru besar yang menyatakan kehadirannya, karena ini memang diinisiasi oleh beberapa guru besar,” ujarnya.
Di UGM, Rabu (31/1/2024), kritik terhadap pemerintahan Jokowi disampaikan dalam bentuk petisi, yang mereka sebut Petisi Bulaksumur.
Petisi dibacakan Prof Koentjoro sebagai perwakilan sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman.
Pernyataan sikap ini, ujar Koentjoro, dipicu keprihatinan mereka dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini yang mereka nilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial.
“Kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” ujar Koentjoro.